KPK Minta Mendagri Beri Sanksi Pemda yang Manjakan Klub Sepakbola

Menanggapi hal itu, Gamawan Fauzi menyatakan belum berani melarang rangkap jabatan seperti itu. "Kalau membuat larangan, larang, larang, larang, itu gampang. Tapi bisa ricuh mereka," kata Gamawan.

Menpora Andi Mallarangeng juga keberatan dengan ide KPK itu. Pasalnya, keberadaan kepala daerah di kepengurusan cabang olah raga, bisa memobilisasi sumber daya yang ada. Dan juga, di banyak daerah, sulit mencari orang yang mau menjadi pengurus cabang olah raga tertentu, seperti dayung. Andi menyodorkan jalan tengah, larangan rangkap jabatan khusus untuk cabang olah raga profesional, sedang yang amatir tetap boleh.

Mengenai pelarangan APBD untuk klub, Andi menyetujuinya. Hanya saja, APBD harus tetap ada yang untuk pembinaan sepakbola. "Misal untuk kejuaraan antarsekolah," cetus Andi. (sam/jpnn)