KPK Minta Persatuan Jaksa Tidak Lindungi Pinangki
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pamolango meminta Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) tidak memberikan bantuan hukum kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari.
Dalam pandangan Nawawi, bantuan hukum untuk tersangka kasus suap terkait perkara Djoko S Tjandra itu akan membawa konflik kepentingan.
"Sudah sangat jelas akan memunculkan conflict of interest-nya," kata Nawawi saat dihubungi, Kamis (20/8).
Memang Nawawi menyadari Pinangki merupakan bagian dari PJI. Namun, perbuatan Pinangki yang melindungi buronan tidak pantas mendapat bantuan hukum.
Menurutnya, hal ini justru akan menimbulkan kecurigaan publik. Terlebih, Pinangki merupakan salah satu pihak yang diduga menerima suap hasil pengurusan, perkara terpidana Djoko Tjandra di tanah air.
"Pendampingan itu akan makin menimbulkan prasangka kecurigaan publik dan sangat memberi kesan, ketertutupan kejagung dalam menangani kasus dimaksud," tegasnya.
Nawawi pun meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin bisa bijaksana dan mempertimbangkan upaya pendampingan hukum tersebut.
"Akan sangat baik bagi Kejagung jika meninjau kembali rencana pendampingan jaksa P (Pinangki), hanya karena argumen yang bersangkutan masih berstatus jaksa," ucap Nawawi.
Pimpinan KPK angkat suara terkait wacana Persatuan Jaksa Indonesia mendampingi Pinangki Sirna Malasari. Pendampingan itu akan membawa kecurigaan publik.
- Pimpinan KPK Sudah Dipilih, Alexander Marwata: Mustahil Bersih-bersih dengan Sapu Kotor
- 2 Bos PT Damon Indonesia Berkah Diduga Jadi Makelar Pengadaan Bansos Presiden
- KPK Dalami ke Mana Saja Wali Kota Semarang Mbak Ita Menukar Uang
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Tercecer dan Database Bisa Seleksi PPPK, Jumlah Peserta jadi Makin Banyak
- Dalami Uang Suap kepada Paman Birin, KPK Periksa 4 Pihak Ini
- Komisi III Pilih Komjen Pol Jadi Ketua KPK, Pernah Menjabat Kapolda Sulut