KPK Mulai Telusuri Aliran Uang Atut

jpnn.com - JAKARTA - Setelah seminggu ditahan, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah kembali menjalani pemeriksaan. Pejabat kelahiran Ciomas, Serang itu mengaku sakit. KPK juga mulai menelusuri aliran transaksi mencurigakan yang dilakukan Atut melalui kartu kreditnya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, semua hasil yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisa    Transaksi Keuangan (PPATK) akan dikonfirmasi dengan sejumlah saksi lain. "Yang disampaikan PPATK rahasia dan itu akan dikonfirmasikan pada saksi lain," terang Bambang, Jumat (27/12).

Sebelumnya Wakil Ketua PPATK Agus Santoso membenarkan instansinya telah memberikan sejumlah data ke KPK terkait transaksi mencurigakan. "Sudah kami serahkan. Kami sudah memantau sejak 2011," ujarnya.

Informasi yang dihimpun koran ini menyebutkan transaksi yang ditelisik PPATK diantarannya penggunaan kartu kredit gubernur perempuan pertama di Indonesia itu. Ada sejumlah pembayaran dengan kartu kredit yang nilainya besar. Beberapa diantaranya pembayaran dilakukan oleh pihak lain.

Atut disebut sering berbelanja barang mewah, mulai dari produk fashion hingga furniture di luar negeri. PPATK mengendus pembelian itu terjadi antara 2011-2012. Salah satu transaksi terbesar yang dilakukan Atut ialah saat dia berada di Tokyo pada awal Februari 2012.

Pada kesempatan yang sama Bambang Widjojanto mengatakan pihaknya juga segera mengirim surat rekomendasi pemberhentian Atut pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Sesuai dengan SOP di KPK, kami akan mengirimkan rekomendasi pemberhentian sementara
penyelenggara negara yang menjadi tersangka," jelas Bambang.

Pria yang akrab disapa BW ini mengatakan pertimbangan pemberhentian sementara Atut ialah karena dia sudah tidak menjalankan tugas namun masih menerima gaji yang berasal negara. Atut juga dianggap tidak bisa menjalankan tugasnya secara efektif karena berada di dalam tahanan.

Adik Atut, Ratu Tatu Chasanah mengatakan terkait posisi kakaknya, keluarga siap mengikuti aturan yang berlaku."Buat Bu Atut kalau memang aturannya seperti itu ya silakan saja. Kami siap menuruti aturan yang berlaku dan procedural," ujarnya.