KPK-N Desak Pemerintah Kuasai PT.NNT
Selasa, 14 April 2009 – 16:33 WIB
“Negara harus menguasai tambang Batu Hijau itu melalui penguasaan saham oleh BUMN dan BUMD. Jangan seperti yang terjadi pada masa lalu di tambang Freeport yang diintervensi IMF dan neoliberal, dan yang memberikan kesempatan kepada perorangan seperti Abdul Latif, Aburizal Bakrie dan Bob Hasan yang mendapatkan Kaltim Prima Coal (KPC) secara gampang,” ujar Marwan.
Baca Juga:
Pemerintah agar tidak memberi peluang masuknya perusahaan swasta nasional. “Apalagi swasta 'Ali-Baba' ke NNT,” ujarnya lagi.
Pemerintah daerah, lanjutnya, agar mengamankan kepentingan negara dan daerah bekerjasama dengan DPRD masing-masing dan diharapkan tidak diperalat atau mengajak swasta untuk menguasai saham NNT, karena hal itu akan merugikan daerah dan rakyat.
“Bekerjasama dengan swasta berarti sebagian besar keuntungan akan jatuh ke tangan swasta. Padahal BUMN/BUMD dapat mendanai kebutuhannya dengan bekerjasama dengan pemerintah sehingga seluruh keuntungan bisa dinikmati daerah,” pinta Marwan.
JAKARTA – Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPK-N) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Kepala Negara menyatakan bahwa
BERITA TERKAIT
- Soal RPMK IHT, Anggota DPR RI Ingatkan Pemerintah Pertimbangkan Dampak Hulu Hingga Hilir
- Munaslub Kadin Dinilai Bertentangan dengan Visi Besar Prabowo Soal Persatuan
- MIND ID Dukung Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Mineral
- INDEF: Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Dibuat Terburu-buru
- Pertamina Optimistis Bisa Kembangkan Bisnis Sustainable Aviation Fuel di Indonesia
- KAI Logistik Perkuat Konektivitas Layanan