KPK Nilai Pejabat Sumut tak Patuh

MEDAN- Pelayanan publik, perencanaan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) serta pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), masih terbilang buruk. Setidaknya itu menjadi penilaian  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sebanyak 15 Satuan Kerja (Satker) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) dinilai lemah dan bermasalah oleh KPK dan BPKP. "Dari aspek-aspek yang dikemukakan BPKP tadi, Pemprovsu ternyata hasilnya sama seperti daerah lain yang masih banyak kekurangan," ungkap Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, pada Acara Seminar Pencegahan Korupsi Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dan Pengelolaan APBD di Aula Martabe Lantai 2, Kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (23/10).

Dijelaskannya, kondisi itu dilihat dari apa yang terjadi di 15 satker yang terdiri dari dua instansi vertikal seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut dan Kantor Imigrasi, dan selebihnya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprovsu, antara lain Dinas PU Bina Marga Sumut, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Sumut, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sumut) (Disperindagsu), Dinas Koperasi (Diskop) dan UMKM Sumut, Dinas Pendidikan Sumut (Disdiksu), Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut, Dinas Pendapatan Sumut (Dispendasu), Dinas Perhubungan Sumut (Dishubsu), Sekretariat DPRD Sumut dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan sebagainya.

Selain itu, lanjut Zulkarnain, masih ditemukan banyaknya laporan pengaduan yang masuk KPK selama tahun 2011, dimana tercatat ada 5.500 lebih kasus dugaan korupsi yang terjadi di tingkat kabupaten/kota ke atas. Laporan gratifikasi di Sumut, selama setahun juga sangat rendah yaitu hanya enam kasus.