KPK Nilai UU Pemda jadi Hambatan

JAKARTA--Wacana pemberhentian sementara kepala daerah atau wakilnya yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi didukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Pimpinan KPK Haryono Umar, seorang penyelenggara negara yang sudah menjadi tersangka memang layak langsung dinonaktifkan. Tidak harus menunggu sampai yang bersangkutan menjadi terdakwa.

Haryono mencontohkan kasus Tomohon. Karena adanya UU 32 Tahun 2004 jo PP 6 Tahun 2005, membuat Jefferson Rumajar dilantik sebagai walikota Tomohon. Padahal dia telah menjadi terdakwa dan menjalani persidangan di PN Tipikor.

"Kalau ada usulan dari Menpan-RB EE Mangindaan agar dalam revisi UU 32 diatur seorang kepala daerah atau wakilnya yang tersangkut korupsi langsung diberhentikan, itu ide yang sangat bagus. KPK akan mendukung usulan tersebut," kata Haryono yang dihubungi, Selasa (11/1).

KPK, lanjutnya, akan memberikan usulan lain juga terkait revisi UU 32. Pasalnya KPK banyak bersentuhan dengan pemda, terkait kasus korupsi APBD. "KPK juga punya interest di UU ini. Selama ini, penanganan kasus korupsi selalu terbentur dengan UU 32 Tahun 2004," tegasnya.