KPK Obok-Obok Sekretariat Banggar DPR

Ketua BK DPR, Muhammad Prakosa, menyatakan bahwa dalam kasus ruang baru Banggar itu Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR tidak menggunakan kewenangannya dalam mengawasi perencanaan dan pelaksanaan renovasi yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal DPR. "Sehingga terjadi pembiaran terhadap ketidakpatutan tingkat kemewahan atas pelaksanaan renovasi ruang Banggar," ucapnya.

Terkait ketidakpatutan biaya renovasi, BK menganggap nilai renovasi ruang Banggar yang tidak wajar mengakibatkan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara tidak efisien, tidak terbuka dan tidak akuntabel. Sedangkan menyangkut pengadaan perlengkapan di ruang Banggar yang mayoritas menggunakan produk impor, merupakan pelanggaran atas kepatutan dan kewajaran yang berlaku di masyarakat.

Politisi PDI-P itu itu juga menyebut pengistimewaan ruangan khsus Banggar dibanding alat kelengkapan DPR lainnya merupakan bentuk diskriminasi. Terakhir adalah disain ruang baru Banggar yang tidak fungsional. "Ini menyebabkanmembengkaknya pembiayaan renovasi banggar," ungkap mantan Menteri Kehutanan era Presiden Megawati Soekarnoputri itu.

Terhadap keseluruhan pelanggaran tersebut, Prakosa mengatakan segera menyerahkannya kepada penegak hukum. "Berkaitan dengan penyimpangan prosedur dan aturan, BK menyerahkan kepada BPKP untuk melakukan audit," ujar politisi PDI Perjuangan ini.(afz/jpnn)