KPK Ogah Ditarik ke Ranah Politik

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak mau ditekan dalam menyelesaikan suatu kasus dugaan korupsi, termasuk pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan Sarana Olahraga Nasional, di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Bahkan, lembaga antirasuah itu menolak ditarik-tarik ke ranah politik. Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa penetapan status seseorang dalam kasus hukum, tidak dapat dipercepat atau diperlambat. Namun, kata dia, itu akan dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti.

"Kami mengimbau agar KPK tidak ditarik ke urusan partai. Domain KPK hukum. Kami tiak membidik partai," kata Johan dalam konfrensi pers, di gedung KPK, di Jakarta, Selasa (5/2). Kata Johan, selama tidak ditemukan dua alat bukti tentu tidak bisa menetapkan orang menjadi tersangka.

Pernyataan ini menyusul statemen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat memberi kepercayaan kepada KPK untuk menjalankan proses hukum sesuai aturan yang berlaku terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan beberapa petinggi PD. SBY minta KPK untuk bisa segera menuntaskan kasus-kasus yang menimpa kader PD.