'KPK' Palsu Gentayangan di NTB
Bupati KSB Diminta Laporkan Pemeras
Rabu, 26 November 2008 – 21:11 WIB
Beruntungnya, tawaran itu ditolak oleh bupati dan orang kepercayaan bupati itu. Karena, bupati merasa dirinya tidak penah bersalah. ''Saya tidak pernah akan mau mengeluarkan uang sepeser pun,'' ungkapnya sembari menjelaskan kalau dirinya telah mengetahui identitas oknum yang menjadi makelar KPK itu. Hanya saja, orang nomor satu di KSB itu enggan menyebutkan identitas oknum makelar dimaksud.
Baca Juga:
Dari penelusuran JPNN, tawaran untuk berdamai dengan KPK rupanya bukan saja terjadi di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), akan tetapi terjadi juga di Kabupaten Bima dan Kota Bima.
Modus operandi yang dilakukan oleh oknum tersebut yakni dengan menghubungi kepala daerah yang pernah dilaporkan ke KPK terkait dugaan kasus korupsi yang dituduhkannya.
Seperti halnya modus yang dilakukan kepada Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, oknum yang mengatasnamakan KPK menyurati bupati Bima dengan menggunakan kop surat berlogo KPK. Surat tersebut menginformasikan tentang proses penyidikan yang dilakukan KPK terkait dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh bupati Bima. Bahkan, dalam surat perintah penyidikan itu, ditandatangi langsung oleh Direktur Penindakan KPK Ade Raharja.
JAKARTA - Pernyataan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) KH Zulkifli Muhadli tentang adanya makelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bergentayangan
BERITA TERKAIT
- Sebanyak 19,8 Ton Kopi Pagar Alam Sumsel Diekspor Perdana ke Malaysia
- CPNS 2024 Pemkab Bogor: 7.650 Pelamar Dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi
- Gelar Cooling System, Polres Rohul Maksimalkan Partisipasi Pemilih di Lapas Pasir Pengairan
- Ditinggal Sendirian, Bocah Tujuh Tahun Terjatuh dari Lantai 8 Apartemen
- Gempa Bandung, Pemkab Tetapkan Status Tanggap Darurat 14 Hari
- Gempa M 5 Bandung: 700 Rumah Rusak, Korban Luka 82 Orang