'KPK' Palsu Gentayangan di NTB

Beruntungnya, tawaran itu ditolak oleh bupati dan orang kepercayaan bupati itu. Karena, bupati merasa dirinya tidak penah bersalah. ''Saya tidak pernah akan mau mengeluarkan uang sepeser pun,'' ungkapnya sembari menjelaskan kalau dirinya telah mengetahui identitas oknum yang menjadi makelar KPK itu. Hanya saja, orang nomor satu di KSB itu enggan menyebutkan identitas oknum makelar dimaksud.

Dari penelusuran JPNN, tawaran untuk berdamai dengan KPK rupanya bukan saja terjadi di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), akan tetapi terjadi juga di Kabupaten Bima dan Kota Bima.

Modus operandi yang dilakukan oleh oknum tersebut yakni dengan menghubungi kepala daerah yang pernah dilaporkan ke KPK terkait dugaan kasus korupsi yang dituduhkannya.

Seperti halnya modus yang dilakukan kepada Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, oknum yang mengatasnamakan KPK menyurati bupati Bima dengan menggunakan kop surat berlogo KPK. Surat tersebut menginformasikan tentang proses penyidikan yang dilakukan KPK terkait dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh bupati Bima. Bahkan, dalam surat perintah penyidikan itu, ditandatangi langsung oleh Direktur Penindakan KPK Ade Raharja.