KPK Panggil 5 Saksi untuk Korupsi Alkes Banten

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan di lingkungan pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011 sampai 2013. Untuk itu, hari ini KPK memanggil lima saksi dalam kasus yang menjerat Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan adiknya, TB Chaeri Wardana alias Wawan sebagai tersangka itu.
Salah satu saksi yang dipanggil adalah Direktur Utama PT Karsa Mandiri Alkesindo Lasino. Ia diperiksa sebagai saksi untuk Wawan.
"Yang bersangkutan (Lasino) diperiksa sebagai saksi untuk TCW (Tubagus Chaeri Wardana)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Kamis (3/4).
Selain Lasino, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Merry Oktarina dari PT Indofarma Global Medika. "Ia juga diperiksa sebagai saksi untuk TCW," ujar Priharsa.
Sedangkan untuk keterlibatan Atut dalam kasus itu, KPK juga memeriksa tiga saksi lainnya. Yakni Irian Purwanto dari PT Midtek, Donnianus Robby selaku Marketing PT Matesu Abdi, serta Vengky dari PT Mega Pratama Medicalindo.
Seperti diberitakan, Atut dan Wawan merupakan tersangka dugaan korupsi terkait pengadaan sarana dan prasarana alkes di lingkungan Pemprov Banten tahun anggaran 2011-2013. Atut dan Wawan diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Nilai kontrak proyek pengadaan alkes di Dinkes Provinsi Banten tahun 2012 sebesar Rp 9,3 miliar. (gil/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan di lingkungan pemerintah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Padi Siap Panen Terendam Banjir di Grobogan, Wamentan Langsung Lakukan Hal Ini
- Minta Riza Chalid Kooperatif dengan Kejagung, Sahroni: Biar Terang Benderang!
- Seusai Membongkar Hibisc Fantasy Puncak, Dedi Mulyadi Bakal Audit Seluruh BUMD Jabar
- KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil Terkait Dugaan Korupsi
- Polisi Dinilai Selewengkan Restorative Justice di Kasus WN India Vs Perusahaan Saudi
- Pengangkatan CPNS & PPPK Ditunda, Muhdi: Sulit Dipercaya