KPK Panggil Kaban-Paskah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan memanggil (lagi) Menteri Kehutanan MS Kaban, juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta. Rencana pemanggilan itu guna meminta penjelasan terkait pengakuan Hamka Yandhu, anggota DPR-RI yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan menerima suap atas skandal aliran dana Bank Indonesia (BI).
            ”Pengakuan tersangka HY (Hamka Yandhu) ketika disidang pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) yang menyebut dua nama menteri, Kaban dan Paskah, diduga juga menerima aliran dana itu, menjadi bukti baru. Tapi itu tidak serta merta, melainkan melalui pemanggilan untuk dimintai keterangan. Pemanggilan itu bisa oleh KPK atau Tipikor,” terang Jubir KPK Johan Budi di kantor KPK Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (1/8).
            Sekedar diketahui, saat sidang di Pengadilan Tipikor, selain menuding sejumlah anggota Komisi IX DPR-RI periode 1999-2004 juga menerima aliran dana haram itu, Hamka juga menyebut MS Kaban menerima uang sebesar Rp300 Juta dan Paskah terima Rp1 miliar. Tapi dalam keterangan pers Kaban dan Paskah, keduanya membantah.
            ”Kesaksian tersangka HY itu bisa jadi alat bukti baru, tetapi KPK tidak cukup dengan pengakuan itu saja, masih perlu menyelidiki lagi. Hanya saja, soal apakah ada kemungkinan akan panggil Kaban dan Paskah, ya tentu ada. Untuk memanggil menteri kan tak perlu izin presiden. Dan itu sudah pernah dilakukan, Kaban kan pernah dimintai keterangan di KPK,” beber Johan.
            Bagaimana dengan 52 anggota DPR-RI yang diduga juga terlibat? ”KPK itu bicaranya bukti. Hingga sekarang tersangkanya baru dua, HY dan ZA (Anthony Zeira Abidin). Apakah ada tersangka baru, ya tentu tergantung dengan alat bukti. Menurut undang-undang minimal perlu 2 alat bukti. Bagi KPK siapa pun terbukti, ya diproses. Tapi itu tadi, tidak serta merta, harus ada alat bukti lain selain pengakuan HY,” pungkasnya.(gus/jpnn)