KPK Panggil Ketua DPRD Malut hingga Petinggi BNI dan BSI
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud pada Rabu (7/8).
Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi atau pencucian uang yang menjerat eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.
Selain Kuntu, KPK juga memanggil Pimpinan Departemen Divisi Legal Bank Negara Indonesia (BNI) Pudyo Bayu Hartawan dan Group Head AML/APU PPT Group PT. Bank Syariah Indonesia Khoirul Huda S. Riyadi.
Kemudian, ada juga ajudan gubernur (anggota TNI) Dede Sobari, swasta Olivia Bachmid, Karyawan PT Mineral Trobos Zainuddin Sangaji, Direktur PT Modern Raya Indah Pratama Sigit Litan, dan Direktur PT Mineral Jaya Molagina Lauritzke Mantulameten,
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, inisial DS, KD, OB, ZS, SL, LM, PBH, dan KHR," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya.
Dalam pengembangan perkara, KPK menetapkan dua tersangka baru, yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Malut Imran Jakub dan Muhaimin Syarif. Keduanya telah dijebloskan ke jeruji besi.
KPK mengendus Muhaimin Syarif sebagai ‘makelar’ pengondisian proses perizinan perusahaan tambang di Provinsi penghasil nikel terbesar di bagian timur Indonesia tersebut. Diduga uang pelicin pengurusan tambang itu mengalir kepada Abdul Gani Kasuba.
KPK sedari awal telah mendalami dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret AGK. (tan/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
KPK mengusut kasus dugaan korupsi atau pencucian uang yang menjerat eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Inilah Putusan KPK soal Penggunaan Jet Pribadi Kaesang bin Jokowi
- Mitra Bumi Serpong Damai dapat Pembiayaan Supply Chain dari BNI
- Apresiasi Kinerja BNI, Ketua Komisi XI DPR: Ini adalah Bukti Inisiatif Digitalisasi
- KPK Sarankan Semua Pihak Profesional Saat Tangani PK Mardani Maming
- Debat Pilgub Jateng: Andika Sebut Indeks Demokrasi dan Pelayanan Publik Menurun