KPK Panggil Mendagri dan Mensos, Bahas Apa?
![KPK Panggil Mendagri dan Mensos, Bahas Apa?](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2017/01/26/46de7fc86cbe94f35753c46f0f1129a9.jpg)
Menurut Febri, pihaknya perlu mengetahui perjalanan program bantuan sosial berbasiskan data NIK itu sebagai bentuk pencegahan korupsi.
"Akan diterima pimpinan dan tim dari Pencegahan KPK," kata Febri.
Kementerian Keuangan mencatat menyalurkan belanja bantuan sosial sebesar Rp 70,49 triliun per semester I 2019. Realisasi tersebut berkisar 72,63 persen dari pagu APBN 2019 yang mencapai Rp 97,06 triliun.
"Bansos tumbuh 56,4 persen (secara tahunan)," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR, Selasa (17/7).
Sebagai pembanding, realisasi belanja bantuan sosial pada periode Januari-Juni 2018 hanya Rp 45,08 triliun.
Berdasarkan laporan APBN edisi Juli 2019 yang dirilis oleh Kemenkeu, peningkatan belanja bantuan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin.
Bentuk belanja sosial tersebut direalisasikan melalui pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah mencapai Rp 26,9 triliun atau 82,4 persen dari alokasinya. (tan/jpnn)
KPK juga mengundang Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto pada kesempatan ini.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Penahanan Tersangka Korupsi Ini Dipindah KPK ke Polda Kalsel
- Hasto Minta Pemeriksaannya Besok di KPK Ditunda
- Hasto Kristiyanto Akan Penuhi Panggilan KPK jika Tak Ada Kepentingan Mendesak
- KPK Pastikan Laporan Terkait Jampidsus Masih Diproses
- Ronny Talapessy: Putusan Hakim Belum Menyentuh Materi Gugatan Hasto Kristiyanto
- Kecewa, Kubu Hasto Sebut Putusan Praperadilan sebagai Pembodohan Hukum