KPK Paparkan Ketimpangan Penganggaran PSSI

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (5/4), memaparkan hasil telaahannya terhadap pengelolaan dana PSSI dari pusat hingga daerah, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Hadir pada acara paparan di Auditorium KPK tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menpora, serta sejumlah gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia.

Mewakili pimpinan KPK, M Jasin menguraikan hasil penelurusan yang telah dilakukan KPK terhadap pengelolaan dan pengalokasian anggaran PSSI, di pos APBD maupun APBN. Di antara yang dianggap bermasalah, antara lain adalah administrasi pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. "Karena yang dikelola uang negara, ya, akhirnya berurusan dengan KPK," ujarnya.

Jasin mengungkapkan, ketimpangan terjadi dikarenakan oleh beberapa hal. Misalnya yaitu rangkap jabatan antara pejabat publik dengan pimpinan organisasi olahraga. Hal tersebut menurutnya, jelas berpotensi memicu adanya konflik kepentingan.

Antara kepentingan pengalokasian anggaran demi memajukan olahraga, dengan jabatan yang disandang oleh pimpinan olahraga sebagai kepala daerah, menurut Jasin lagi, akhirnya sulit untuk dilihat secara objektif. Lalu dengan demikian menurutnya, dana dengan mudah diplot begitu saja, bahkan dengan jumlah besar serta cenderung di luar kewajaran.