KPK Periksa Andi Mallarangeng dan Teuku Bagus

jpnn.com - JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Andi Alifian Mallarangeng. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana proyek Olahraga Hambalang.
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Rabu (12/2).
Alifian yang juga mantan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat ini ditahan KPK sejak 17 Oktober 2013. KPK menjerat Andi dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Andi dianggap telah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Selain Andi, KPK melakukan pemeriksaan terhadap Teuku Bagus Muhammad Noor. Bekas Direktur Operasional I PT Adhi Karya ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana proyek olahraga Hambalang.
Teuku Bagus ditahan di Rumah Tahanan Salemba sejak 15 November 2013 lalu. KPK menjerat Teuku Bagus dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP. Dia diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara. (gil/jpnn)
JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Andi Alifian Mallarangeng. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini diperiksa
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pengamat: Retret Kepala Daerah Bukan Demi Kesejahteraan Rakyat, Tetapi Investasi Politik Prabowo
- Rano Karno Sebut Pramono Anung Sudah di Magelang, Ikut Retret Kepala Daerah?
- Dosen UIN Raden Fatah Sebut Asas Dominus Litis Bisa Timbulkan Monopoli Hukum
- Raih Dukungan Mayoritas, Fathan Subchi Pimpin PB IKA PMII 2025-2030
- RUU KUHAP Diminta Kedepankan Prinsip Check and Balance
- Kompolnas Buka Suara Soal Pemeriksaan Anggota Ditsiber Polda Jateng Terkait Sukatani