KPK Periksa Penilai Adipura
Jumat, 14 Januari 2011 – 20:14 WIB

KPK Periksa Penilai Adipura
JAKARTA -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa salah seorang pegawai Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), Melda Maldalina. Pemeriksaan ini terkait pengembangan kasus dugaan suap perolehan penghargan Adipura Kota Bekasi tahun 2010 dengan tersangka Walikota Bekasi Mochtar Mohammad. Melda sendiri merupakan salah seorang pegawai yang bertugas memberikan penilaian pada tahap kedua penghargaan kebersihan kota itu. Bakal ada tersangka baru? Johan mengatakan, jika bicara kemungkinan, bisa saja nantinya ada tersangka baru. "Kemungkinan ada jika ada dua alat bukti," imbuhnya.
"KPK hari ini memeriksa seorang karyawan KLH Melda Maldalina sebagai saksi dalam kasus suap penilaian Adipura," ujar juru bicara KPK Johan Budi di gedung KPK, Jumat (14/1).
Baca Juga:
Dijelaskan Johan, pada Kamis (13/1), tim penyidik juga menggeledah beberapa ruangan di kantor KLH. Antara lain ruang penilai Adipura. "Ruang menteri juga kita periksa. Penggeledahan hingga malam, sekitar pukul 10 malam," ujar Johan. Dalam penggeledahan itu, tim penyidik KPK menyita komputer tang berisi data-data dan beberapa dokumen. "Data-data kita dalami, apakah ada pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara ini," ujar Johan.
Baca Juga:
JAKARTA -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa salah seorang pegawai Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), Melda Maldalina. Pemeriksaan
BERITA TERKAIT
- Banyak Penyelenggara MICE Batalkan Acara di JCC, Ini Alasannya
- Petrokimia Gresik Pertahankan Proper Emas Kementerian Lingkungan Hidup Selama 4 Tahun
- Regulasi THR Bagi Mitra Pengemudi Online Dinilai Menghambat Pertumbuhan Industri
- Usut Kasus Pajak, KPK Periksa Pihak Matahari Store hingga BPR Cita Makmur Lestari
- Terima Gratifikasi Rp21,5 Miliar, Eks Pejabat Pajak Ini Jadi Tersangka KPK
- Fraksi PKS Ajak Rakyat Kompak Dukung Kebijakan Prorakyat Prabowo