KPK Periksa Sespri Bupati Bogor

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri kasus dugaan suap pengurusan tukar menukar kawasan hutan produksi di Bogor, yang melibatkan Orang Nomor Satu di pemerintahan kabupaten tersebut.
Kali ini, lembaga antikorupsi tersebut memanggil Sekretaris Pribadi Bupati Bogor Rachmat Yasin, Tenny Ramdhani.
Tenny Ramdhani diperiksa sebagai saksi untuk pihak dari PT Bukit Jonggol Asri Fransiskus Xaverius Yohan Yap. "Yang bersangkutan (Tenny Ramdhani) diperiksa sebagai saksi untuk YY," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Selasa (13/5).
KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap ajudan Rachmat Yasin, Rizki Widyanto pada Senin (12/5). Usai menjalani pemeriksaan, ia mengaku dicecar seputar kegiatan Rachmat dan pengetahuannya mengenai tersangka kasus dugaan suap pengurusan tukar menukar kawasan hutan produksi.
Rizki mengaku mengenal sosok Yohan karena pernah mengikuti acara di Sentul. Ia menyebut Yohan merupakan seorang pengusaha. "Yang saya kenal beliau pengusaha Sentul. Perusahaannya Sentul City," ujarnya di KPK, Senin (12/5).
Seperti diketahui, KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan tukar menukar kawasan hutan produksi. Selain Yohan Yap, dua tersangka lainnya adalah Rachmat Yasin serta Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bogor Muhammad Zairin.
Rachmat dan Zairin diduga sebagai pihak penerima suap. Sedangkan Yohan diduga sebagai pihak pemberi suap. Kasus dugaan suap yang menjerat ketiganya terkait pemberian rekomendasi tukar menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektare di Bogor, Jawa Barat. Adapun nilai suapnya sebesar Rp 4,5 miliar.
Rachmat dan Zairin disangka melanggar Pasal 12 a atau b atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Yohan disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri kasus dugaan suap pengurusan tukar menukar kawasan hutan produksi di Bogor, yang melibatkan
- Soal Kabinet Gemuk, Prabowo: Kalau Isinya Banyak Orang Hebat, Kenapa?
- Data Resmi BKN Jumlah PPPK Paruh Waktu dari Seleksi Tahap 1, Lebih Banyak
- PN Jakbar Tunda Putusan Perkara Gugatan Lahan di Daan Mogot
- Polres Tarakan Diserang Oknum TNI, Kapolda dan Pangdam Langsung Angkat Bicara
- APJATI Antusias Sambut Pembukaan Penempatan PMI Sektor Domestik ke Timur Tengah
- Pemprov DKI Tak Akan Berikan Kompensasi untuk Warga yang Terdampak Bau RDF Rorotan