KPK Periksa Staf Khusus Jero Wacik
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nonaktif Jero Wacik, I Ketut Wiryadinata, Kamis (11/9). Dia diperiksa dalam kasus dugaan penyalahgunaan kekuasaan dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar bagi kepentingan pribadi di Kementerian ESDM selama 2011-2013 yang menjerat Jero.
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Kamis (11/9).
Wiryadinata dan Jero sudah dicegah ke luar negeri sejak tanggal 3 September 2014. Pencegahan ini berlaku untuk enam bulan ke depan. Adapun alasan keduanya dicegah agar ketika dibutuhkan keterangannya, mereka tidak sedang berada di luar negeri.
Selain Wiryadinata, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno, Kepala Bagian Kerjasama Biro Perencanaan Kerjasama ESDM Athena Fallahti, Kasubag TU Setjen ESDM Asep Permana, dan pihak swasta bernama Indah Pratiwi. "Mereka diperiksa sebagai saksi," ujar Priharsa.
Jero disangka melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP. Pasca dilantik sebagai menteri ESDM, Jero meminta tambahan dana operasional menteri. Sebab plafon yang diterimanya tidak mencukupi.
Atas permintaan Jero, jajaran di lingkungan Kementerian ESDM telah memberikan dana sepanjang 2011 sampai dengan 2013 sebesar Rp 9,9 miliar. Dana itu diduga digunakan Jero untuk kepentingan pribadi, pihak ketiga, dan pencitraan. Diduga dana itu berasal dari kick back rekanan dalam suatu kegiatan. (gil/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nonaktif Jero Wacik,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kemenperin Resmikan Ekosistem Solusi Teknologi SFI untuk Akselerasi Industri 4.0
- Mendes Yandri: Dana Desa Boleh Dipakai untuk Kondisi Darurat
- Bea Cukai Berikan Izin Fasilitas Kawasan Berikat untuk Perusahaan Ini
- Solutif! Bank Mandiri Bersama RSAB Harapan Kita Perkuat Digitalisasi Sektor Kesehatan
- Hakim Sebut Tuntutan ke Harvey Moeis Terlalu Berat, Kejagung Merespons Begini
- Dukung Kenaikan PPN 12 Persen untuk Barang Mewah, Lokot: Jangan Bebani Rakyat