KPK Perpanjang Masa Penahanan Bu Siti

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tersangka korupsi alat kesehatan, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.
Bu Siti harus tetap berada di dalam tahanan sambil menunggu proses penyidikannya tuntas. "Perpanjangan penahanan untuk tersangka SFS selama 40 hari ke depan," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Rabu (9/11).
Menurut Priharsa, perpanjangan penahanan dilakukan karena memang proses penyidikan Siti masih berjalan. Sementara masa penahanan yang pertama sudah akan habis. "Makanya dilakukan perpanjangan penahanan 40 hari," katanya.
Siti resmi dijebloskan KPK ke Rutan Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur, Senin 24 Oktober 2016. Masa penahanan Siti selama 20 hari pertama akan berakhir pada 13 November 2016.
Seperti diketahui, dalam dakwaan bekas Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan (sekarang Kementerian Kesehatan) Rustam Syarifudin Pakaya, Siti disebut mendapat jatah dari hasil korupsi pengadaan alkes.
Pengadaan itu untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Depkes dari dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2007.
Jatah yang Siti dapatkan berupa Mandiri Traveller's Cheque (MTC) senilai Rp 1,275 miliar. Kasus tersebut sebelumnya ditangani oleh Polri, dan akhirnya ditangani KPK. Siti membantah semuanya. Dia menganggap KPK telah melakukan kriminalisasi. (boy/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tersangka korupsi alat kesehatan, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Jawa Barat Jadi Wilayah Utama yang Dilakukan Modifikasi Cuaca
- Sorot Kasus Ted Sioeng, Pakar Pertanyakan SOP Pemberian Kredit Bank
- Dukung Pembangunan Kampus UWM, Krakatau Steel Salurkan Bantuan Pendidikan
- BMKG dan BNPB Segera Lakukan Modifikasi Cuaca untuk Atasi Hujan Deras
- Waka MPR Ibas Ajak Generasi Muda Kembangkan Ekonomi Kreatif Lokal ke Kancah Global
- PP Himmah Minta KPK Segera Periksa Senator terkait Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD