JPNN.com 
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Nonaktif Bekasi Rahmat Effendi, Ini Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah masa penahanan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi.
KPK ingin melakukan penyidikan lebih lanjut kasus dugaan suap terkait proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.
"Tim penyidik hari ini memperpanjang masa penahanan tersangka," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (4/3).
Selain Effendi, KPK juga menambah masa penahanan terhadap Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi M Bunyamin, Lurah Karti Sari Mulyadi, Camat Jatisampurna Wahyudin, dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi Jumhana Lutfi.
Fikri mengatakan masa penahanan Rahmat Effendi dan empat tersangka lainnya diperpanjang selama 30 hari ke depan.
Kelima tersangka penerima suap itu setidaknya mendekam di sel tahanan masing-masing hingga 5 April mendatang.
Rahmat Effendi tetap mendekam di Rutan Gedung Merah Putih KPK bersama Wahyudin. Sementara, M Bunyamin, Mulyadi, dan Jumhanan Lutfi ditahan di Rutan KPK Kavling C1.
Fikri memastikan tim penyidik akan terus mengusut hingga tuntas kasus dugaan suap yang menjerat Rahmat Effendi dan kawan-kawannya tersebut.
KPK menambah masa penahanan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi. Jubir KPK Ali Fikri menjelaskan alasannya
- Jaksa KPK Tuding Mbak Ita Potong Hak ASN Pemkot Semarang
- Mbak Ita bersama Suami Didakwa Terima Suap Rp 9,29 Miliar dari Proyek & Insentif ASN
- Pengacara Hedon, Rakyat Tekor: Rp 60 Miliar untuk Menyapu Rp 17,7 Triliun
- Transaksi Dana Dugaan Korupsi 2024 Capai Rp 984 T, Sahroni: Lacak dan Sita!
- KPK Periksa Satori Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia
- Oknum Dokter di Medan Tersangka Pencurian dengan Kekerasan, Begini Kejadiannya
