KPK Persilakan PDIP Lapor Isu Jual Beli Jabatan di Pemerintahan Anies Baswedan

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka pintu bagi anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gembong Warsono untuk melaporkan dugaan praktik jual beli jabatan di Pemprov DKI.
"Silakan bagi masyarakat yang tahu ada dugaan korupsi di sekitarnya, maka laporkan kepada penegak hukum," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (25/8).
Fikri mengatakan pihaknya tidak bisa melakukan tindakan jika belum ada laporan.
KPK juga tidak bisa memproses pihak-pihak tertentu jika tudingannya cuma sebatas opini dan persepsi adanya praktik rasuah di pemerintahan yang dipimpin Anies Baswedan itu.
"Harus dipastikan, karena ditemukannya alat bukti yang proses mendapatkannya pun harus sesuai ketentuan," ujar Fikri.
Pria berlatar belakang jaksa itu menerangkan pihaknya pasti akan memproses laporan Gembong.
"Kami akan tindaklanjuti sesuai ketentuan berlaku setiap laporan yang diterima KPK," ucap Fikri.
Seperti diketahui, Gembong Warsono membeberkan adanya praktik jual beli jabatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
KPK memastikan akan memproses dugaan praktik jual beli jabatan di Pemprov DKI apabila sudah menerima laporan resmi.
- Febri Endus Cepatnya Kasus Hasto ke Pengadilan Atensi Khusus yang Tak Wajar, Buktinya?
- Reaksi Hasto setelah Dengar Dakwaan KPK: Ini Daur Ulang demi Kepentingan Politik
- Hasto Kristiyanto: Tanpa Supremasi Hukum, Republik Ini Tak Akan Kokoh
- Rekan-Rekan Sekjen PDIP Hadir di Sidang Perdana, Pakai Kaus Hasto Tahanan Politik
- Sebelum Sidang, Hasto Sebut Kasusnya sebagai Kriminalisasi Politik
- Ridwan Kamil Sulit Dihubungi Seusai Rumahnya Digeledah KPK