KPK Persoalkan Dana untuk Budi Sampoerna
Robert Tantular Minta Aliran Bailout Dibuka
Jumat, 19 Maret 2010 – 22:10 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pembayaran dana sebesar USD 18 juta ke pengusaha Budi Sampoerna oleh Bank Mutiara dengan menggunakan dana bailout dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal itu terungkap dari pengakuan mantan Komisaris bank century, Robert Tantular, kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan KPK.
"Hari ini (pemeriksaan) mengenai yang USD 18 juta, yang saya pinjam ke Pak Boedi Sampurna. Ini oleh KPK dilakukan pendalaman, kalau memang pinjaman kenapa dibayar oleh Bank Mutiara dengan dana dari LPS yang USD 18 juta itu kepada Pak Boedi Sampurna," ujar Robert di KPK Jumat (19/3) malam, usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih sembilan jam.
Baca Juga:
Dalam kesempatan itu Robert justru mengaku kecewa dengan kebijakan bailout. Alasannya, ada selisih sebesar Rp 1,5 triliun yang muncul dari perkiraan kerugian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan hitungan LPS. "Sekarang dari penemuan audit BPK, kerugian Bank Century Rp 5,8 triliun. Tetapi oleh LPS diberitakan kerugian Rp 7,3 triliun dan disetor Rp 6,7 triliun. Itu saja sudah beda Rp1,5 triliun," ulas Robert.
Ditambahkannya, selisih itu tidak pernah dibuka di Pansus. "Ini sama sekali tidak dibuka di Pansus. Yang kita perlukan kan yang Rp 6,7 triliun itu dipakai ke mana sih? Ke mana saja? Baru setelah itu dicari cara pengembaliannya. Nah ini yang sama sekali belum disentuh," tandasnya seraya menambahkan, dirinya tidak tahu sama sekali pihak penerima aliran dana dari hasil bailout itu.
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pembayaran dana sebesar USD 18 juta ke pengusaha Budi Sampoerna oleh Bank Mutiara dengan menggunakan
BERITA TERKAIT
- Jenderal Polri Menjamin Penanganan Kasus Penembakan Siswa Semarang Transparan
- Katarina Minta Jaksa Segera Eksekusi Pelaku Pemalsuan Akta Setelah Kasasi Dikabulkan
- Pensiunan Notaris Diduga Dikriminalisasi dengan Sengketa Perdata yang Dipidanakan
- Kebakaran Melanda Rumah Padat Penduduk di Tanah Abang, Ini Dugaan Penyebabnya
- Tidak Seluruh Honorer Lulus PPPK 2024, Sudah Diantisipasi, 3 Alasannya
- PWNU Jateng Sebut Pilkada Membuktikan Kedewasaan Politik Warga