KPK Persoalkan Dana untuk Budi Sampoerna
Robert Tantular Minta Aliran Bailout Dibuka
Jumat, 19 Maret 2010 – 22:10 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pembayaran dana sebesar USD 18 juta ke pengusaha Budi Sampoerna oleh Bank Mutiara dengan menggunakan dana bailout dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal itu terungkap dari pengakuan mantan Komisaris bank century, Robert Tantular, kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan KPK.
"Hari ini (pemeriksaan) mengenai yang USD 18 juta, yang saya pinjam ke Pak Boedi Sampurna. Ini oleh KPK dilakukan pendalaman, kalau memang pinjaman kenapa dibayar oleh Bank Mutiara dengan dana dari LPS yang USD 18 juta itu kepada Pak Boedi Sampurna," ujar Robert di KPK Jumat (19/3) malam, usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih sembilan jam.
Baca Juga:
Dalam kesempatan itu Robert justru mengaku kecewa dengan kebijakan bailout. Alasannya, ada selisih sebesar Rp 1,5 triliun yang muncul dari perkiraan kerugian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan hitungan LPS. "Sekarang dari penemuan audit BPK, kerugian Bank Century Rp 5,8 triliun. Tetapi oleh LPS diberitakan kerugian Rp 7,3 triliun dan disetor Rp 6,7 triliun. Itu saja sudah beda Rp1,5 triliun," ulas Robert.
Ditambahkannya, selisih itu tidak pernah dibuka di Pansus. "Ini sama sekali tidak dibuka di Pansus. Yang kita perlukan kan yang Rp 6,7 triliun itu dipakai ke mana sih? Ke mana saja? Baru setelah itu dicari cara pengembaliannya. Nah ini yang sama sekali belum disentuh," tandasnya seraya menambahkan, dirinya tidak tahu sama sekali pihak penerima aliran dana dari hasil bailout itu.
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pembayaran dana sebesar USD 18 juta ke pengusaha Budi Sampoerna oleh Bank Mutiara dengan menggunakan
BERITA TERKAIT
- Polisi Belum Sampaikan Hasil Ekshumasi Jenazah Darso, Ini Alasannya
- Kolonel Laut Ade Permana Memohon kepada Panglima TNI Agar Kasusnya Ditinjau Kembali
- Diikuti 38 Negara, MTQ Internasional Siap Digelar di Jakarta
- Bea Cukai Berhasil Mencegah 7,4 Ton Narkoba Masuk Indonesia Sepanjang 2024
- Irjen Hendro Minta Anak Buah Sikat Habis Geng Motor yang Meresahkan
- Pengisian DRH NIP PPPK Sisa 18 Hari, Honorer Antre dari Subuh Tetap Tak Dapat Nomor