KPK Rilis Survei Penilaian Integritas, Skor Kepri Hanya 67,5

Sebelumnya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan KPK meliputi budaya antikorupsi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, dan sistem antikorupsi. Adapun hasil survei mengenai persepsi suap/gratifikasi dalam promosi dan mutasi, Kepri berada diurutan keempat. Yakni sebanyak 45 persen Pegawai Pemprov Kepri mempercayai bahwa suap/gratifikasi mempengaruhi kebijakan karir diinstansinya.

Berikutnya tentang pengalaman suap/gratifikasi dalam promosi dan mutasi, Provinsi Kepri berada kedua. Karena 11 persen pegawai Pemprov Kepri melihat atau mendengar suap/gratifikasi kebijakan karir dengan kecenderungan meningkat. Kemudian

persepsi perlindungan pelapor berada diurutan ketiga. Adapun hasil surveinya adalah sebanyak 33 persen Responden Pegawai Pemprov Kepri cenderung tidak percaya bahwa setiap pegawai yang melaporkan adanya praktik korupsi tidak akan dikucilkan, tidak akan diberi sanksi, karirnya tidak akan dihambat, dan sejenisnya.

Selanjutnya adalah persepsi terhadap Markup Anggaran, Pemprov Kepri berada pada peringkat ketujuh. Sebanyak 25 persen responden Pegawai Pemprov Kepri percaya bahwa terdapat markup anggaran diinstansinya. Sedangkan mengenai pengalaman penyelewengan perjalanan dinas, Pemprov Kepri berada diurutan ketiga. Sebanyak 23 persen responden Pegawai Pemprov

Kepri pernah melihat atau mendengar Pegawai di unit kerja melakukan perjalanan dinas fiktif, atau membuat kwitansi hotel fiktif atau biaya transportasi fiktif.

Sementara itu, prihal pengalaman pegawai terkait kecenderungan penyalahgunaan wewenang oleh atasan, Pemprov Kepri berada diurutan teratas. Karena KPK menilai, Pemprov Kepri tertinggi terkait persentase pegawai yang pernah melihat/mendengar atasan memberikan perintah melanggar aturan. (iza)