KPK Sasar Rekanan Proyek

Saat ini, setelah menyerahkan hasil audit Hambalang jilid I pada sekitar Oktober 2012 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan kini sudah akan menyelesaikan audit keduanya terkait proyek yang diduga merugikan keuangan negara miliaran rupiah tersebut. Namun demikian, suara-suara keraguan terus mengalir dari parlemen terkait independensi hasil audit tersebut.

Pasalnya, di dalam tim audit Hambalang ada salah satu pihak yang dikhawatirkan memiliki conflict of interest. Anggota BPK Agung Firman Sampurna merupakan anak dari anak dari salah seorang anggota Komisi X dari Partai Golkar Kahar Muzakir.    

Anggota Komisi XI dari Partai Demokrat Achsanul Qosasi tegas meminta agar Ketua BPK Hadi Purnomo menarik yang bersangkutan dari keanggotaan tim audit investigasi Hambalang.  ”Sebaiknya hindari proses pemeriksaan yang berpotensi memengaruh independensi BPK. Anggota BPK itu ada sembilan. Jadi bisa ditunjuk anggota lain yang dapat memperkuat transparansi dan independensi pemeriksaan,” kata Achsanul  saat dihubungi.

Dia melanjutkan, bahwa meski anggota BPK dipilih secara politis, tapi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus tetap profesional. Sebab, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menjadi pintu masuk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.