KPK Segera Panggil Para Gubernur

Dalam pertemuan itu nantinya setiap gubernur harus menjelaskan sejauh mana Permendagri No.35 Tahun 2002 itu diterapkan di daerahnya. "Termasuk harus menjelaskan pihak-pihak mana saja yang ikut menerima upah pungut dan berapa besarnya. Sekaligus, sejauh mana upaya pengembalian dari pihak-pihak yang

telah menerima bagian upah pungut itu," terangnya.

 

Diundangnya para gubernur itu sekaligus sebagai tindak lanjut dari himbauan yang telah disampaikan Ketua KPK Antasari Azhar agar seluruh uang upah pungut yang melanggar aturan segera dikembalikan ke kas negara. Himbauan ini berlaku untuk seluruh daerah, tidak hanya untuk DKI Jakarta.

 

Bagaimana dengan tingkat kabupaten/kota? Haryono menjawab, hal itu nantinya akan diketahui berdasar penjelasan dari masing-masing gubernur. Ketika ditanya apakah kalau ada indikasi korupsi KPK akan langsung melakukan penindakan, dia menjawab semua tergantung ada tidaknya bukti-bukti yang mengarah ke tindak pidana korupsi. Yang pasti, katanya, KPK tidak akan mendiamkan persoalan ini karena menyangkut uang negara yang jumlahnya tidak sedikit.

 

Seperti diberitakan, KPK telah melakukan penyelidikan terhadap kasus upah pungut pajak daerah DKI Jakarta Tahun 2005 sampai 2007. KPK menyatakan Kepmendagri Nomor 35 Tahun 2002 yang dijadikan dasar pembagian upah pungut, bertentangan dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Menurut PP Nomor 65 Tahun 2001, kewenangan penerimaan upah pungut hanya dibatasi pada pihak tertentu saja. Sedangkan pada Kepmendagri Nomor 35 Tahun 2002, kewenangan penerima upah pungut malah diperluas, antara lain DPRD. Untuk DKI Jakarta, anggota DPRD-nya mendapat bagian Rp60 juta per tahun atau Rp5 juta per bulan.