KPK Segera Panggil Penikmat 'Fee' BPD

Soal keterlibatan BI, Haryono mengatakan bahwa pada pemeriksaan awal memang KPK sudah melibatkan BI. KPK, sambung Haryono, juga pernah membicarakannya dengan Menteri Dalam Negeri. "Kita harapkan Depdagri punya iniasitif untuk ikut membantu, karena kalau dipanggil semua berarti  500-an  kepala daerah," sebut Haryono

Bagaimana jika ada kepala daerah yang melakukan klarifikasi di KPK?  "Silakan,  bagus aja. Tetapi kalau mau kembalikan ke kas daerah, bukan ke KPK," kata Haryono seraya menambahkan bahwa fee untuk kepala daerah itu selain diterima dari BPD juga dari bank BUMN lainnya. Tujuannya, adalah agar uang APBN, APBD atau (dana) dari BUMD tetap disimpan di BPD maupun bank BUMN. (pra/ara/jpnn)