KPK Seharusnya Menghormati Hasto Sebagai Saksi, Bukan Melecehkan, Apalagi Jadi Alat Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlakukan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sudah mengarah pada pelanggaran etika dan pelecehan.

Hal itu disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menyoroti soal pemeriksaan Hasto Kristiyanto yang dilakukan oleh KPK.

Ray bahkan menyebut ada tiga keanehan yang dilakukan oleh KPK dalam pemeriksaan Hasto Kristiyanto.

Pertama, kata Ray, Sejak awal, pemanggilan mendadak Hasto oleh KPK dilakukan setelah seminggu pascapemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dia menilai hal itu menyiratkan adanya dugaan keterkaitan antara pemeriksaan di kepolisian dengan di KPK.

“Titik sambungnya adalah sikap Hasto Kristiyanto yang kritis terhadap pemerintah,” kata Ray saat dihubungi, Selasa (11/6).

Kedua, Ray menyebut pemanggilan Hasto oleh KPK dilakukan di tengah-tengah sikap kritis Sekjen PDIP itu terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Dia pun menilai hal ini lucu. Sebab, ke mana KPK selama bertahun-tahun ini.

“Mengapa mereka tidak pernah memanggil Hasto. Kalau mereka punya keyakinan itu, baru sekarang dipanggil kala Hasto kritis terhadap Jokowi,” ujar Ray.

Ketiga, lanjut Ray, terkait penyitaan HP milik Hasto dan stafnya, bernama Kusnadi oleh KPK bisa menjadi pelanggaran etika. Dia juga mempertanyakan hubungan staf Hasto dengan Hasto dalam periksaan saat itu.