KPK Siap Beberkan Bukti Korupsi Eks Wako Makassar

Modus tindak pidana korupsi yang mereka lakukan adalah penyelewengan kerjasama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi air antara PDAM dan Pemerintah Kota Makassar. Atas perbuatan itu, negara dirugikan sebesar Rp 38,1 miliar.

Berdasarkan laporan audit BPK disebutkan terdapat indikasi korupsi sebesar Rp 520 miliar akibat kerja sama PDAM Makassar bersama empat perusahaan swasta. Penilaian BPK terkait kerja sama PDAM Makassar dengan pihak ketiga yang terindikasi korupsi yang diserahkan ke KPK diantaranya harga dalam kontrak yang terlalu mahal dibanding kajian yang telah dilakukan sebelum kontrak.

Atas dugaan itu, keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat ke (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 65 ayat 1 KUHPidana. (dil/jpnn)