KPK Sita Duit Suap Wakot Rahmat Effendi dari Ketua DPRD Bekasi

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp 200 juta dari Ketua DPRD Bekasi Chairoman J Putro.

Penyitaan itu ketika Chairoman menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap yang dilakukan Wali Kota nonaktif Rahmat Effendi. 

"Dilakukan penyitaan berupa uang yang diserahkan oleh saksi sebesar Rp 200 juta kepada tim penyidik," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (31/1). 

Fikri enggan memerinci maksud uang yang diberikan Rahmat ke Chairoman itu. Namun, KPK sempat menanyakan proses pengadaan lahan di Bekasi dari keterangan Chairoman yang merupakan politikus PKS itu. 

"Tim penyidik mengkonfirmasi kembali dan memperdalam pengetahuan saksi mengenai penganggaran lahan di Pemerintah Kota Bekasi," ujar Fikri.

Chairoman J Putro mengaku diberikan uang Rp 200 juta oleh Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi. Uang itu diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan  lima tersangka berstatus sebagai penerima. Mereka ialah Rahmat Effendi, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M Bunyamin, Lurah Jatisari Mulyadi, Camat Jatisampurna Wahyudin, dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi Jumhana Lutfi.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.