KPK Sudah Gencarkan OTT, Kok Masih Ada Hakim Terima Suap?

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Namun, Syarif menyatakan bahwa asas praduga tidak bersalah harus dikedepankan dalam penegakan hukum.
“Karena ini dalam rangka penegakan hukum, ya silakan (OTT). Artinya, ini menganut asas praduga tidak bersalah. Jadi, apa yang dilakukan KPK tentu kami memberikan dukungan,” kata Syarif, Rabu (28/11).
Meski demikian Syarif menyesalkan masih adanya praktik suap. Bahkan, KPK sudah berkali-kali melakukan OTT terhadap hakim.
“Ini sering terjadi, artinya sudah gencar KPK, tapi masih terjadi juga hal-hal demikian,” ujarnya.
Namun demikian, Syarif meminta publik tetap menghormati proses hukum. “Kita tidak bisa putuskan salah atau tidak, dan tunggu saja rilis resmi KPK,” kata legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat (Kalbar) itu.
Seperti diketahui, KPK kembali menggelar OTT pada Selasa (27/11) malam hingga Rabu (28/11) dini hari. Kali ini, KPK menangkap oknum hakim, pegawai PN Jaksel dan advokat karena diduga terlibat kasus suap terkait pengurusan perkara perdata.
Ada enam orang yang terjaring OTT KPK. Selain itu, KPK mengamankan uang SGD 45 ribu sebagai barang bukti.(boy/jpnn)
Sekretaris Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mendukung langkah KPK melakukan OTT terhadap hakim PN Jaksel.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Dukung Program RB, Akademisi: Strategis Membina Pemuda Melek Isu Kebangsaan
- Lewat Program RBN, NasDem Ajak Pemuda Mengenalkan Sistem Politik di Indonesia
- PN Jaksel Terima 2 Permohonan Praperadilan Hasto Kristiyanto
- Pidato di Acara Wantim NasDem, Paloh Singgung Penguatan Kewaspadaan Politik
- Ananda Tohpati: Efisiensi Perlu, Tetapi Jangan Ganggu Program Masyarakat
- Pengacara Hasto Bantah Kliennya Perintahkan Harun Masiku Merendam Telepon Seluler