KPK Tak Boleh Pilih Kasih Bongkar Kasus Suap SKK Migas

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat hukum Hendardi menilai kasus suap yang melibatkan Rudi Rubiandini harus diungkap KPK tanpa pandang bulu. Sekalipun hal itu diduga melibatkan pejabat SKK Migas yang sekarang menjabat. Sebab bukan tidak mungkin kasus ini juga melibatkan birokrasi di SKK Migas yang sebelumnya adalah BP Migas. Bahkan disebut-sebutnya Johanes Widjanarko yang sekarang menjadi Kepala SKK Migas diduga turut menikmati uang sejumlah USD 600 ribu mestilah diusut serius oleh KPK.           

“Mestinya KPK berani mengembangkan kasus suap Rudi Rubiandini itu sampai ke akarnya. Karena sudah banyak indikasi yang menunjukkan keterlibatan banyak pihak di SKK Migas. Kalau KPK hanya berhenti di Rudi itu aneh. KPK harus bisa membongkar tali-temali korupsi di SKK Migas, termasuk pejabat aktif di sana dan bongkar juga siapa pemberi suapnya," ujar Hendardi, Jumat (29/11).

Menurutnya, sudah bukan rahasia lagi jika dalam kasus korupsi umumnya itu ditemukan banyak penyelenggara negara yang diduga terlibat. Apalagi untuk kasus di SKK Migas ini sarat dengan kepentingan bisnis yang melibatkan banyak orang dan sejumlah uang yang besar jumlahnya.

“Permainan kotor di SKK Migas itu seperti kentut, yang baunya bisa diendus tapi kok KPK susah menjerat selain Rudi. Padahal, sektor ini memang amat rawan untuk disalahgunakan. Karena keputusan yang diambil untuk kepentingan bisnis ini tidak hanya diputuskan oleh Rudi Rubiandini. Saya kira mantan Kepala SKK Migas itu tidak sendirian dan KPK harus bongkar itu orang-orangnya yang diduga terlibat supayamasyarakat juga terang, termasuk Johanes Widjanarko. Johanes jika memang sudah terang menjadi bagian dari kasus suap Rudi semestinya bisa dikenakan jerat hukum," tandasnya.

Sementara itu, anggota DPR Komisi III, Ahmad Yani menyatakan pemanggilan dan pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Johanes Widjanarko bukan tanpa alasan jika dalam kasus suap SKK Migas itu banyak ditemukan bukti-bukti dugaan keterlibatannya.

Memang hingga sekarang ini KPK belum berani mengambil kesimpulan untukmenaikkan status Johanes Widjanarko itu akan tetapi KPK juga tidak bolehlengah dalam melakukan penyidikan. Karena kasus suap yang terjadi di SKKMigas ini bukan hal yang baru terjadi dan patut diduga sudah menjadi modusyang melibatkan birokrasi maupun swasta sejak era BP Migas.

“KPK jangan puas menangkap tangan Rudi. Tangkap mafia sesungguhnya. Rudi hanya sial saja. KPK harus berani menunjukkan taringnya. Rudi harus jadi pintu masuk membongkar semua yang terlibat. Semuanya seret ke meja hukum, meskipun itu pejabat aktif di SKK Migas. Ketika menyentuh orang-orang pejabat aktif, KPK kok diam seribu bahasa. Saya dapat info di sana bermacam-macam kasus pat-gulipat sejak dulu dan sampai sekarang masih terjadi. Ini KPK yang harusnya berani usut sampai tingkat paling atasnya" tukas Yani.

Di pihak lain, sejumlah massa sebelumnya diberitakan melakukan aksi unjuk rasa di gedung KPK terkait dugaan keterlibatan Johanes Widjanarko dalam kasus suap SKK Migas. Dalam orasinya, Andika kordinator lapangan aksi meminta KPK untuk tidak ragu dan pandang bulu untuk menangkap Kepala SKK Migas Johanes Widjanarko yang diduga terlibat dalam praktek suap.