KPK tak Ingin Bantuan BNPB Untuk Masyarakat Justru Dikorupsi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan pengadaan barang dan jasa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) rawan terjadi bancakan rasuah.

KPK bahkan menemukan banyak perkara terkait pengadaan barang dan jasa yang dilakukan saat penanganan bencana.

“KPK dan BNPB punya tugas berbeda untuk menanggulangi masalah bangsa itu. Namun, membutuhkan koordinasi satu sama lain agar bisa memenuhi tugas tersebut dan yang terpenting bisa melaksanakan tujuan negara demi keamanan dan kesejahteraan rakyat,” kata Firli saat menerima kunjungan BNPB di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/1).

Eks Kabaharkam Polri itu menyatakan tindak pidana korupsi menjadi salah satu persoalan yang mesti dihadapi.

Tentunya, BNPB juga harus memberikan penanganan terhadap bencana alam dan nonalam.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan BNPB wajib mengantisipasi seluruh program pengadaan barang dan jasa dalam kondisi bencana tidak menjadi bancakan korupsi.

“Masyarakat perlu pertolongan cepat dan segera. Namun, yang sangat krusial adalah memastikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur yang benar,” tegas dia.

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto meminta bantuan KPK untuk memberikan pelatihan terkait pencegahan korupsi pada sektor tersebut.