KPK tak Mau Menteri Jadi Tersangka tapi Mengaku Bersih

jpnn.com - BOGOR -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan kian gencar mengungkap sejumlah kasus dugaan korupsi yang sebagian besar melibatkan petinggi negara seperti menteri maupun pimpinan lembaga hukum. Pengungkapan tersebut masuk kategori penindakan. Meski demikian, Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja mengungkapkan pihaknya lebih ingin mengedepankan pencegahan dibanding penindakan sehingga bisa menegahkan seseorang melakukan korupsi.

”Karena kami kedepannya tidak mau ada pernyataan dari menteri saat ditetapkan tersangka, tidak tahu kalau dirinya korupsi,” ujar Adnan dalam Lokakarya di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Jumat malam (13/6).

Adnan menyatakan, upaya KPK memaksimalkan kegiatan pencegahan juga untuk memberi pencerahan bagi pejabat negara seperti menteri agar tidak terjerumus dalam kasus korupsi menyangkut wewenang atau kebijakan yang dikeluarkannnya. Media pun dimintanya mendukung langkah yang dilakukan KPK menyangkut pencegahan tindak pidana korupsi tersebut.

”Sekarang ada tren menteri setelah dilantik datangi KPK. Kami ingin media dukung KPK dalam konteks pencegahan agar bisa dicegah korupsi,” tegasnya.

Adnan mengaku kegiatan pencegahan yang dilakukan KPK sendiri mencapai hasil cukup memuaskan pada tahun 2014 ini. Salah satunya terlihat dari keberhasilan KPK memperingatkan pemerintah menyangkut program Bantuan Sosial (Bansos). Termasuk fokus pencegahan KPK di sektor mineral pertambangan (minerba).

”KPK sudah berhasil intervensi kebijakan pemerintah, soal Bansos contohnya. Seperti soal minerba, jadi program pencegahan kami klimaksnya tahun ini,” tandas Adnan. (flo/jpnn)