KPK Tak Mau Sembarangan Berikan Status Justice Collabor

jpnn.com - JPNN.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan pihaknya tidak akan mudah memberikan persetujuan kepada tersangka korupsi menjadi justice collaborator (JC).
Hal ini ditegaskan Agus menanggapi kabar pengajuan JC dua tersangka korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) mantan pejabat Kemendari Irman dan Sugiharto.
Agus mengaku belum mengetahui apakah keduanya akan mengajukan JC. Namun, Agus mengatakan, jika mengajukan JC tidak akan langsung disetujui.
"JC itu harus dilihat konsistensi orangnya di pengadilan, kemudian betul tidak sikapnya seperti pada waktu pemberkasan pembuatan berita acara," kata Agus, Selasa (27/12).
Menurut Agus, sikap terdakwa di pengadilan juga menjadi penilaian. Karena persetujuan JC biasanya ditentukan pada akhir persidangan atau menjelang putusan. Selain itu, akan dilihat apakah terdakwa banyak membantu mengungkap pelaku atau kasus secara keseluruhan.
"Dari pengalaman kami ada loh orang yang mengajukan JC, dia mengungkap waktu di pemeriksaan, kemudian pada saat di pengadilan menolak," katanya.
Menurut dia, sikap seperti ini bisa membuat pengajuan JC tidak disetujui. Kalau nanti di pengadilan konsisten maka bisa saja JC disetujui. "Jadi tuntutannya bisa kami rendahkan," jelasnya. (boy/jpnn)
JPNN.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan pihaknya tidak akan mudah memberikan persetujuan kepada tersangka korupsi
Redaktur & Reporter : Boy
- Febri Nilai Dakwaan Terhadap Hasto Menyimpang dari Fakta Hukum
- Usut Kasus CSR BI, KPK Periksa 2 Anggota DPR dari Nasdem
- KPK Panggil Billy Beras Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
- Pembayaran Vendor Proyek Retrofit PLTU Bukit Asam Dieksekusi Perusahaan Hengky Pribadi
- Pelapor Klaim Miliki Bukti Kuat Dugaan 4 Kasus Korupsi Jampidsus
- Jadi Kuasa Hukum Hasto, Febri Diansyah Bongkar 4 Poin Krusial di Dakwaan KPK