KPK Tak Sudi Beber Kasus JR Saragih di DPR
Selasa, 01 Februari 2011 – 02:24 WIB
JAKARTA -- Sejumlah pertanyaan tertulis sudah diajukan Komisi III DPR dalam rapat kerja (raker) dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Senayan, Senin (31/1). Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah perkembangan dugaan suap di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyeret Bupati Simalungun JR Saragih. Hanya saja, lewat jawaban yang juga tertulis, Ketua KPK Busyro Muqoddas tidak memberikan jawaban panjang lebar. "Kalau kita kan nggak pernah berubah dari awal sampai akhir seperti itu," ujar Refly. Sebelumnya, Refly pernah mengatakan, keterangan JR Saragih yang disampaikan di depan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (25/1) malam, tidak konsisten dengan keterangan yang pernah disampaikan di sebuah TV swasta pada 10 Desember 2010. Menurut Refly, di depan MKH, mantan kliennya itu mengakui ada pertemuan di kediamannya di Pondok Indah pada 22 September 2010. Sedang saat diwawancarai TVOne, JR Saragih membantah soal pertemuan itu. (sam/jpnn)
Busyro hanya memberikan jawaban singkat, bahwa tahapannya saat ini masih penyelidikan. "Masih proses penyelidikan," kata Busyro dalam berkas jawaban tertulis. Anggota Komisi III DPR juga tidak ada yang mempertanyakan lebih lanjut, lantaran raker kemarin deadlock sebelum masuk pembahasan materi.
Di gedung KPK, kemarin mantan pengacara JR Saragih, Refly Harun, kembali menjalani pemeriksaan. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Refly. Kepada wartawan yang mencegatnya sebelum masuk ke gedung KPK, Refly menjelaskan bahwa apa yang akan dia sampaikan ke penyelidik KPK, tidak akan berubah.
Baca Juga:
JAKARTA -- Sejumlah pertanyaan tertulis sudah diajukan Komisi III DPR dalam rapat kerja (raker) dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak