KPK Tambah Penahanan 2 Konsultan Pajak PT Gunung Madu Plantations

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah masa penahanan dua konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations (GMP), yakni Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Magribi.

KPK menambah masa penahanan itu dalam rangka menyidik kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak. 

"Masing-masing selama 40 hari terhitung 9 Maret 2022 sampai dengan 17 April 2022," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (7/3). 

Pria berlatar belakang jaksa itu menyatakan Aulia Imran Magribi ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Selatan.

Sementara itu, Ryan Ahmad Ronas ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Barat. 

"Tim penyidik masih akan melakukan pengumpulan alat bukti untuk memperkuat sangkaan perbuatan para tersangka, di antaranya masih dengan melakukan pemanggilan para saksi," kata Fikri. 

Dia menyatakan penyidik ingin memeriksa saksi yang akan dikonfirmasi dengan berbagai barang bukti yang terkait dengan perkara. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka suap terkait pemeriksan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Kedua tersangka yang merupakan konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations (GMP) itu ialah Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi. 

Keduanya merupakan tersangka pemberi suap kepada oknum pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu. 

Sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus suap pemeriksaan perpajakan 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak Kemenkeu.  

Mereka ialah mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan bekas Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani. 

Kemudian, tiga konsultan pajak PT Jhonlin Baratama Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi, dan Agus Susetyo, serta seorang kuasa wajib pajak Bank Panin Veronika Lindawati. 

Tersangka lainnya ialah mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bantaeng Wawan Ridwan dan eks Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II Alfred Simanjuntak. (tan/jpnn)