KPK Tangkap Sanusi, Nelayan Desak Jokowi Gagalkan Reklamasi

jpnn.com - JAKARTA - Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke mendesak Presiden Joko Widodo menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Mereka meminta presiden yang beken dengan sapaan Jokowi itu berpihak kepada rakyat kecil.

Salah satu perwakilan nelayan, Kuat mengatakan, proyek reklamasi Teluk Jakarta hanya menguntungkan orang kaya. Karenanya, Jokowi harus mengeluarkan keputusan presiden untuk menghentikan proyek reklamasi itu.

"Saya mohon presiden berani berpihak pada rakyat dan berani mengeluarkan keppres setop proyek teklamasi di teluk Jakarta," kata Kuat saat bersama massa Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke mendatangi KPK, Selasa (5/4).

Kuat pun mengapresiasi kepada KPK yang sudah membongkar suap pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) DKI Jakarta tentang reklamasi. Para nelayan itu bahkan berterima kasih kepada KPK yang telah menangkap Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta M Sanusi, Presiden Direktur Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan karyawan PT APL Trinanda Prihantoro.

Kuat melihat ada permasalahan di balik proyek reklamasi itu. Dia lantas mempertanyakan pihak yang berkepentingan terhadap  proyek itu.

"Untuk siapa, apakah untuk kepentingan rakyat, nelayan? Saya lihat reklamasi yang sudah berjalan ini untuk kepentingan orang kaya," ujar Kuat.

Ia menegaskan, proyek reklamasi bahkan telah membuat nelayan tradisional dan kecil kesusahan menangkap ikan. Sebab, kata dia, area tangkapan nelayan sekarang ini sudah dibikin pulau.

Nelayan pun harus mencari ikan di luar daerah tangkapannya. Artinya, nelayan harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli bahan bakar. Sedangkan kondisi perekonomian saat ini sangat sulit. "Ekonomi kita lagi susah, kenapa nelayan dibikin susah?" beber Kuat.(boy/jpnn)