KPK Tantang Kapolri Bereskan Rekening Gendut
![KPK Tantang Kapolri Bereskan Rekening Gendut](https://cloud.jpnn.com/photo/image_not_found.jpg)
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja mengungkapkan bahwa permasalahan dugaan rekening gendut oknum perwira tinggi Polri sudah diserahkan sepenuhnya kepada Bareskrim Polri.
Karenanya, ia menegaskan, penuntasan masalah rekening gendut Polri merupakan salah satu ujian pertama Kapolri Jenderal Sutarman untuk menuntaskannya.
"Ujian pertama memang rekening gendut karena bertahun-tahun tidak dtuntaskan," kata Adnan di sela-sela seminar bertema "Membangun Pemimpin Polri yang Berkarakter Guna Terciptanya Kepercayaan Dalam Rangka Terwujudnya Kamtibmas yang Kondusif Menjelang Pemilu 2014" di Sespimma Lemdiklat Polri, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Kamis (14/11).
Menurut Adnan, kalau Sutarman bisa menuntaskan itu, maka bekas Kabareskrim ini bisa menjawab tantangan publik.
Bekas Komisioner Kompolnas ini mengatakan, peran Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan juga vital dalam mendeteksi transaksi mencurigakan. Baik di institusi Polri ataupun institusi lainnya.
Komisioner Kompolnas Irjen (purn) Logan Siagian meyakini Sutarman bersikap tegas dalam pemberantasan korupsi, termasuk di jajarannya sekalipun. "Kapolri sekarang tegas sekali, bahkan ketika kemarin menutup pelatihan ada arahan beliau menyatakan bukan hanya kepada publik namun penyelidikan dan penyidikan korupsi termasuk kedalam juga (internal)," katanya di lokasi sama.
Ia mengatakan, tunggu saja gebrakan Kapolri baru tersebut dalam memberantas korupsi.
Menurutnya, penuntasan kasus korupsi termasuk indikasi rekening gendut adalah tantangan Polri saat ini. "Jadi pemberantan korupsi baik ke dalam maupun keluar. Inilah memang tantangan Polri," pungkasnya. (boy/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja mengungkapkan bahwa permasalahan dugaan rekening gendut oknum perwira tinggi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Revisi UU Kejaksaan-KUHAP: 2 Contoh Kasus Ketidakpastian Hukum Akibat Kewenangan Berlebih Jaksa
- Waka MPR Eddy Soeparno Terima Dubes China, Bahas Penguatan Transisi Energi Indonesia
- Website Kejagung Diduga Diretas, Sahroni: Utamakan Perlindungan Data
- Bea Cukai Tarakan Gagal Penyelundupan Narkotika di Perairan Talisayan, Sebegini Banyaknya
- Kasus Hasto Harus Dijadikan Momen Hukum Tak Bisa Dipermainkan Penguasa
- IMAC Film Fest 2025 jadi Cara ILUNI UI Melestarikan Kreativitas & Keberlanjutan