KPK Telisik Tender Minyak dan Kondensat di SKK Migas
jpnn.com - JAKARTA - Deputi Pengendalian Komersil SKK Migas Widhyawan Prawiraatmadja mengaku diminta penyidik untuk menjelaskan soal tender minyak dan kondensat di lingkungan SKK Migas. Hal itu diungkapkan Widhyawan usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat malam (27/9).
"Jadi begini ya, kami itu membawa banyak dokumen dan banyak sekali pertanyaan. Jadi saya diminta untuk menjelaskan di 2013 mengenai tender-tender minyak dan kondensat bagian negara yang sudah dilakukan untuk semua tahun 2013. Jadi ditanyakanlah itu semua dengan detail," kata Widhyawan di KPK, Jakarta, Jumat malam (27/9).
Ia menuturkan penyidik menanyakan kepadanya perusahaan mana saja yang ikut dalam proses tender. Selain itu, Widhyawan juga ditanya soal pemenangan tender.
"Saya ditanya mengenai perusahaan mana saja sebagai trader yang sudah tercatat. Saya jelaskan ada beberapa, dan kita ketahui saya sampaikan. Lalu ditaya proses pemenangan tender itu seperti apa. Jadi ada timnya yang menangani itu," kata Widhyawan.
Sementara itu, mantan Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bidang Pengendalian Komersil SKK Migas, Popi Ahmad Nafis mengatakan, tidak ada masalah dalam proses tender yang dilakukan lembaganya. Sebab, kata dia, ada tim yang mengatur mengenai tender.
"Oh itu normal semua. Tendernya itu tim yang menentukan dan itu normatif," kata Popi usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Jumat (27/9).
Ia lantas membeberkan siapa saja yang menjadi bagian dalam tim tersebut. "Timnya dari hukum, manajemen evaluasi dan resiko, lantas dari keuangan, dari gas, termasuk dari minyak," kata Popi.
Dia membantah ikut mengatur memenangkan salah satu perusahaan trader dalam proses tender di SKK Migas. Sebab, terkait tender semua diurus oleh tim. "Oh enggak ada. Enggak ada. Semua tim itu," kata Popi. (gil/jpnn)
JAKARTA - Deputi Pengendalian Komersil SKK Migas Widhyawan Prawiraatmadja mengaku diminta penyidik untuk menjelaskan soal tender minyak dan kondensat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Rieke PDIP Bakal Dipanggil MKD Buntut Bersuara Tolak PPN 12 Persen
- 5 Rekomendasi Kongres I PPPK RI, Poin Terakhir Bikin Gembira
- Dirut Jasa Raharja Pantau Arus Mudik di Jogja Bareng Wamenhub
- Keamanan Kawasan Kemayoran Ditingkatkan Menjelang Natal dan Tahun Baru 2025
- Forum PPPK Buktikan Kepeduliannya terhadap Korban Banjir Sukabumi
- ASDP Maksimalkan Layanan di Lintas Penyeberangan Utama untuk Sambut Libur Akhir Tahun