KPK Telusuri Kecurangan Kepala Daerah di Pilpres
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi berjanji mendalami keterlibatan kepala daerah dalam pesta demokrasi pemilu presiden 9 Juli 2014 lalu. Hal ini dilakukan atas laporan sejumlah lembaga swadaya masyarakat ke lembaga anti rasuah itu, Selasa (15/7).
"Tadi ada koalisi NGO bertemu pimpinan KPK melaporkan dugaan permainan penyelenggara negara dengan peserta pilpres, tapi tadi baru laporan lisan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK Jakarta.
Sebelumnya koalisi masyarakat sipil melaporkan adanya sejumlah dugaan kecurangan pelaksanaan pilpres ke KPK, di antara anggota koalisi itu adalah Haris Azhar dari Kontras.
Dalam laporannya mereka menduga ada keterlibatan kepala daerah serta birokrasi dalam pilpres. Terutama terkait politik uang dan intimidasi.
Johan lantas menggaris bawahi, sejauh ada keterlibatan kepala daerah dalam pilpres yang dengan penerimaan uang atau janji, maka itu menjadi kewenangan KPK.
"Kami berharap laporan tadi dilengkapi dengan data akurat. Sehingga KPK bisa melakukan telaah apabila ada unsur-unsur penyelenggara negara yang didalam tugasnya itu menerima sesuatu didalam pilpres ini, itu tentu jadi domainnya KPK," tandasnya. (fat/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi berjanji mendalami keterlibatan kepala daerah dalam pesta demokrasi pemilu presiden 9 Juli 2014 lalu. Hal
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Biro Pemberitaan Parlemen Raih IDeaward 2024 Berkat Inovasi Lomba Konten Aspirasi
- Immanuel Ebenezer: Perusuh Diskusi FTA Harus Diseret ke Pengadilan
- Melalui Transformasi Digital di RS Bhayangkara Polri, AKBP. dr. Widi Terapkan Layanan One Day Service
- AKBP drg. Henry: RS Bhayangkara Polri Siapkan Strategi Peningkatan Pelayanan Gigi dan Mulut Melalui TI
- Cerita Din Soal Sekelompok Orang Bubarkan Diskusi di Hotel Grand Kemang, Hmm...
- UMB dan IKABOGA Indonesia Gelar Pelatihan Perancangan Media Komunikasi Digital Bagi Profil Organisasi