KPK Terus Didesak Jerat Pembeli Tanah PT Barata

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak agar tidak hanya mengutamakan kasus-kasus korupsi yang disorot media. Komisi pimpinan Abraham Samad itu diharapkan juga memperluas penanganan kasus korupsi yang terjadi di daerah yang tidak mendapatkan porsi pemberitaan secara masif.

Desakan itu disampaikan Aliansi Pemuda Mahasiswa untuk Keadilan (APMK) saat menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Senin (15/10). Koordinator aksi APMK, Alfian Ramadhani, dalam aksi itu menuding KPK selama ini terkesan lebih fokus menangani kasus korupsi yang disorot media saja.

Dalam aksinya, APMK mendesak KPK juga mengembangkan penanganan kasus korupsi penjualan tanah PT Barata Indonesia (BI) di Surabaya, Jawa Timur yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp 40 miliar lebih itu. Menurut Alfian, meski kasus tersebut sudah bergulir di pengadilan namun sampai saat ini yang dijerat baru Mahyuddin Harahap dari PT BI.

Alfian menyatakan, semestinya bukan hanya Mahyudin saja yang dijerat karena penjuala tanah milik BUMN itu melibatkan pihak lain. "Kenapa yang membeli tidak dijerat KPK?" ucap Alfian.