KPK Terus Didesak Sikat Mafia di Banggar

JAKARTA - Peneliti Indonesian Coruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, mengatakan bahwa kasus suap di Kemenakertrans maupun Wisma Atlet SEA Games bisa menjadi pintu masuk dalam mengungkap praktik mafia anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPR maupun di kementrian. Menurut Abdullah, KPK bisa menggunakan keterangan para saksi untuk memeriksa semua pihak yang disebut terlibat.

“Peluangnya harus di situ. Soal bantahan itu kan hak, tapi kesaksian seharusnya bisa dijadikan fakta hukum awal yang sebenarnya bisa ditelusuri. KPK memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk mengungkapkan mafia anggaran ini hingga tuntas dan tidak hanya sampai pada operator lapangannya saja,” ujar Abdullah, di Jakarta, Senin (5/9).

KPK, tambahnya, harus bisa melanjutkan kesaksian fee proyek dan dugaan aliran dana ke beberapa pejabat parpol ataupun di kementrian. Abdullah menambahkan, semestinya pengungkapan kasus Wisma Atlet dan suap di Kemenakertrans tidak berhenti pada tersangka yang sudah ditangkap saja, namun juga dikembangkan kepada semua pihak termasuk dalang dan para anggota mafia anggaran.

"Kesaksian dari pihak-pihan yang telah ditangkap oleh KPK selama ini juga mengonfirmasi bahwa korupsi dilakukan melalui dua jaluh yaitu birokrasi dan politik, termasuk juga keterlibatan pengusaha yang akan mendapatkan proyeknya nanti. Akan lebih baik bagi KPK jika bisa memperluas wilayah penyidikannya," ulasnya.