KPK Tetap Berharap Rutan Khusus Korupsi

"Pembangunan rutan dan lapas itu tugas pemerintah, bukan KPK. Karena itu, kami usulkan kembali membuat rutan khusus korupsi yang ditangani KPK. Dulu kan pernah ada tahanan yang dititipkan, kemudian bawa handphone, (hingga) kemudian kami pindah," ujarnya.

Dikatakannya lagi, perlakuan tersendiri untuk tahanan khusus korupsi pun sudah dicetuskan sejak Menkumham dipimpin Hamid Awaluddin, dengan usulan (agar) dikirim ke Lapas Nusa Kambangan untuk hukuman di atas 5 tahun. "Tapi kemudian rencana itu tenggelam lagi. Harus ada komitmen jelas," tegasnya.

Johan Budi juga menyesalkan mudahnya Artalyta membawa fasilitas mewah di lapas. KPK berharap penyelesaian kasus rutan mewah itu tak terbatas pada pencopotan kepala rutan dan pembenahan sistem. KPK menurutnya, sudah melakukan koordinasi untuk reformasi birokrasi dengan Dirjen Lapas, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang terindikasi sebagai tindak pidana korupsi.

Disampaikannya, akan ada nota kesepahaman antara KPK dengan Menkumham dan Dirjen Lapas untuk (program) reformasi tersebut. "(Yang jelas) kita masih menunggu hasil dari Satgas, apakah ditemukan (praktek) mafia hukum atau markus yang melakukan tindak pidana dalam pemberian fasilitas (mewah) itu,'' ungkapnya.