KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Kredit LPEI, Kerugian Rp11,7 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), yang berpotensi merugikan negara hingga Rp11,7 triliun.

Sebanyak lima orang ditetapkan KPK sebagai tersangka, yakni Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana IV LPEI Arif Setiawan, Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal sekaligus Komisaris Utama PT Petro Energy Jimmy Masrin, Direktur Utama PT Petro Energy Newin Nugroho, dan Direktur PT Petro Energy Susy Mira Dewi Sugiarta.

“Pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur ini berpotensi mengakibatkan kerugian negara dengan total mencapai Rp11,7 triliun,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (3/3).

Pada tahap awal, KPK baru memaparkan konstruksi kasus terkait satu debitur, yakni PT Petro Energy (PT PE), dengan menetapkan lima tersangka. Mereka adalah dua direktur LPEI—Dwi Wahyudi (Direktur Pelaksana I) dan Arif Setiawan (Direktur Pelaksana IV)—serta tiga pihak dari PT Petro Energy, yaitu Jimmy Masrin (Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal sekaligus Komisaris Utama PT Petro Energy), Newin Nugroho (Direktur Utama PT Petro Energy), dan Susy Mira Dewi Sugiarta (Direktur PT Petro Energy).

Menurut KPK, terjadi benturan kepentingan antara direksi LPEI dan PT Petro Energy. Direktur LPEI diduga membuat kesepakatan awal untuk mempermudah pencairan kredit, tanpa melakukan verifikasi terhadap penggunaan dana yang seharusnya sesuai dengan Manajemen Aset dan Pasiva (MAP).

"Direktur LPEI memerintahkan bawahannya untuk tetap memberikan kredit meskipun tidak layak," kata Budi Sukmo.

Lebih lanjut, PT Petro Energy diduga memalsukan dokumen purchase order dan invoice sebagai dasar pencairan kredit. Selain itu, perusahaan juga melakukan window dressing terhadap laporan keuangan agar terlihat sehat di atas kertas, sementara penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan dalam perjanjian.

“Akibat pemberian fasilitas kredit ini, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar USD60 juta atau sekitar Rp900 miliar lebih,” ungkap Budi.