KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Sabang
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) 2006-2010, T Syaiful Achmad sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam.
"Terkait pembangunan dermaga bongkar di Kawasan Perdagangan Bebas Sabang, KPK meningkatkan ke tahap penyidikan dengan tersangka SA (Syaiful Achmad), kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang 2006-2010," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (25/3).
Menurut Johan, Syaiful disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Syaiful diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait proyek tersebut yang mengakibatkan kerugian negara.
Penetapan Syaiful sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi Dermaga Sabang yang menjerat Ramadhani Ismy dan Heru Sulaksono.
Ramadhani Ismy merupakan pejabat pembuat komitmen Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang pada BPKS. Sedang Heru Sulaksono merupakan Kepala PT NK Cabang Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation.
Ramadhani dan Heru diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Mereka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi terkait pembangunan dermaga bongkar di Sabang.
Akibat perbuatan keduanya, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 249 miliar. (gil/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) 2006-2010, T Syaiful Achmad sebagai tersangka
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Presiden Prabowo Dukung Kemerdekaan Palestina, MUI Bereaksi
- Komite III DPD Akan Panggil Menkes Terkait Dugaan Maladministrasi PMK 12/2024
- BSI-BGN Berkolaborasi Memperkuat Program Pemenuhan Gizi Nasional
- Isu Lingkungan dan Pemenuhan Gizi Jadi Perhatian Ajinomoto
- Sahroni Menduga Ada Persekongkolan terkait Suap Vonis Bebas Ronald Tannur di PN Surabaya
- GoTo Group Hadirkan Program Makan Bergizi Gratis di 13 Kota