KPK Tidak Bisa Didesak untuk Buka Menteri Label Merah dan Kuning
Rabu, 29 Oktober 2014 – 18:29 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal pernyataan pimpinan Komisi III DPR Benny K Harman yang menyebutkan akan mendesak KPK dan Presiden RI Joko Widodo untuk membuka menteri berlabel merah dan kuning.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan masalah dokumen itu bukan merupakan domain Benny. Ia Johan menyebut Benny tidak memiliki hak untuk mendesak KPK atau Presiden RI.
"Kalau ada yang didesak. Desak aja yang lain. KPK tak bisa didesak," kata Johan di KPK, Jakarta, Rabu (29/10).
Baca Juga:
Menurut Johan, dokumen terkait menteri berlabel merah dan kuning itu merupakan dokumen rahasia. "Ini bukan domain Benny. K Harman. Tapi ini antara presiden dan KPK," tandasnya. (gil/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal pernyataan pimpinan Komisi III DPR Benny K Harman yang menyebutkan akan mendesak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak