KPK Tunggu Laporan Kekayaan Capres-Cawapres
Selasa, 12 Mei 2009 – 16:02 WIB

KPK Tunggu Laporan Kekayaan Capres-Cawapres
JAKARTA- Calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga pada Pilpres 8 Juli nanti diminta agar melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Pelaporan dibuka sejak tanggal 10 sampai 16 Mei. Imbauan ini datang dari Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan Haryono Umar, Selasa (12/5), menanggapi mulai bermunculannya pasangan capres/cawapres.
"Idealnya, saat mendeklarasikan diri mereka sudah menyampaikan (laporan kekayaan) ke KPK. Tak perlu menunggu mereka mendaftarkan diri sebagai capres dan cawapres ke KPU," ucap Haryono. KPK sendiri, lanjut Haryono, sudah menyampaikan hal ini ke KPU, namun hal belum ada laporan termasuk dari pasangan capres/cawapres pertama, Jusuf Kalla dan Wiranto.
Baca Juga:
Haryono menambahkan, untuk pasangan tertentu pendataan harta bergerak dan tak bergerak para penyelenggaran negara ini tak sulit sebab bisa mengacu laporan sebelumnya. "Jadi hanya perubahan-perubahan saja," jelas dia. Bila sudah melapor LHKPN, lanjut dia, KPK akan melakukan pemeriksaan langsung ke rumah capres/cawapres paling lambat 21 Mei.
Disebutkan pula, prosedur laporan kekayaan capres/cawapres sesuai Pasal 5 huruf a dan Pasal 14 ayat 1 UU No 42 tahun 2008. (pra/JPNN)
JAKARTA- Calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga pada Pilpres 8 Juli nanti diminta agar melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Pelaporan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Melchias Mekeng DPR Mencurigai Ada Nepotisme Dalam Penempatan Pegawai OJK
- Prabowo Tak Maju Pilpres 2029 bila Kinerjanya Mengecewakan, Ada Kata Malu!
- Inilah Daftar Kebijakan Prorakyat Presiden Prabowo, Sikap F-PKS Jelas
- Begini Instruksi Megawati untuk Kepala Daerah PDIP yang Ikut Retret
- Kepala Daerah dari PDIP Tak Ikut Retret Dianggap Petugas Partai
- Megawati Keluarkan Instruksi Lagi, Khusus untuk Kepala Daerah yang Belum Ikut Retret