KPK Tunggu SP3 BLBI II

JAKARTA- KPK selama ini enggan menangani kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) I dan II dengan alasan kasusnya terjadi sebelum KPK dibentuk (retroaktif). Tapi alasan itu kini tak digunakan  lagi. KPK bersedia menanganinya jika ada putusan tetap, terhadap pembatalan SP3 BLBI yang diajukan Kejaksaan Agung (Kejagung). Dengan kata lain, bisa tidaknya  BLBI I-II diambilalih KPK tergantung niat baik Kejagung. Hal ini dikemukakan pakar hukum Romli Atmasasmita, anggota DPR Fraksi Refomasi Ade Daud Nasution, anggota Komisi III DPR RI Soeripto, anggota DPD Marwan Batubara, dan praktisi hukum Firman Widjaja, selepas bertemu dengan pimpinan KPK, Senin (15/9).

"Tak ada jawaban gamblang dari KPK akan ambil alih (BLBI I-II), tapi juga tak nolak. Kami masih punya harapan," kata Marwan saat menggelar jumpa pers di KPK. Sederhananya, pengambilalihan dilakukan jika pengadilan memutuskan SP3 kasus BLBI dinyatakan batal. Marwan balik bertanya kenapa Kejagung malah mengajukan banding terhadap pembatalan SP3 yang diputuskan oleh Pengadilan Jakarta Selatan tersebut. "Urgensi banding Kejagung itu apa, ada apa. Sementara, KPK bilang tidak etis saat proses banding diambilalih kasusnya," tambah Marwan, seraya mengatakan langkah Kejagung itu memunculkan pertanyaan sebenarnya mereka itu mewakili kepentingan siapa, negara atau perorangan.

Pertanyaan seperti itu, lanjut Soeripto, layak diajukan sebab Jaksa Agung dalam rapat dengar pendapat menyatakan sudah lempar handuk (menyerah), menangani mega skandal BLBI I (BCA/ keluarga Salim) dan BLBI II (BDNI/Sjamsul Nursalim), yang ditaksir merugikan negara ratusan triliun dengan alasan tak ada pidananya.

Karena inilah, para anggota DPR/DPD, LSM, dan pakar hukum ini  berencana akan mendatangi pula Kejagung. Segala pertanyaan yang muncul dari hasil pertemuan dengan KPK ini akan langsung diajukan ke Jaksa Agung. Harapannya, Kejagung mau legowo, menarik keberatan terhadap SP3, sekaligus mempersilakan KPK untuk mengambilalih kasusnya. (pra)