KPK Usulkan RPP Penyadapan Tandingan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar tak ingin geraknya dipersempit dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan yang tengah digodok di Kementrian Komunikasi dan Informatika. Untuk itu, KPK telah menyiapkan draft aturan penyadapan tandingan yang diharapkan bisa diakomodir pemerintah.

Juru bicara KPK, Johan Budi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan draft surat perihal keberatan KPK atas RPP Penyadapan. Dalam surat keberatan itu, KPK juga menyertakan masukan-masukan kepada pemerintah. 

"Sedang dibuat suratnya, tapi sudah ada draftnya. Kita akan sampaikan ke Menteri Hukum dan HAM karena memang muaranya di sana," ujar Johan kepada wartawan di KPK, Jmat (11/12).

Alasan mengajukan masukan tersebut, kata mantan wartawan itu, karena KPK tidak dalam posisi atau menerima PP Penyadapan. "Kita tidak ada kapasitas untuk menolak atau menerima. Tapi ketika dimintai pendapat atau rekomendasi, kita sampaikanlah itu kepada tim RPP itu," tandasnya.