KPK Usut Dugaan Korupsi APBD Langkat

JAKARTA -- Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan bocornya APBD Kabupaten Langkat, Sumut. Juru Bicara KPK Johan Budi SP membenarkan informasi mengenai hal ini. Sejumlah pejabat teras di pemkab setempat juga sudah dimintai keterangan oleh penyidik KPK.

"Ya, benar, memang ada penyelidikan perkara APBD Langkat. Ini kasus baru," ujar Johan SP kepada JPNN di gedung KPK, Senin (31/8) malam. Hanya saja, Johan tidak memberikan keterangan yang lebih detil mengenai perkara APBD yang dimaksud. Alasannya, karena tahapannya masih penyelidikan.

Namun, berdasarkan data yang dihimpun Sumut Pos, kasus ini terkait bobolnya kas daerah Pemkab Langkat sejak TA 2000 sampai 2007 senilai Rp102 miliar yang diserahkan oleh BPK ke KPK melalui surat nomor 26/R/S/I-XXV/03/2009 pada pertengahan Maret silam. Kabarnya, sekitar 15 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Langkat telah dipanggil KPK, Kabag Pemrintahan Amir Hamzah dan PLt Dinas P dan P Langkat Sulistianto. Bahkan informasi juga menyebutkan, pemanggilan para SKPD itu terkait laporan BPK RI tentang adanya temuan penggunaan kas daerah olah Mantan Bupati Langkat yang kini menjabat Gubernur Sumut H Syamsul Arifin SE sebesar Rp30 miliar yang diduga dipergunakan pada saat pilkada gubernur tahun lalu.

Syamsul Arifin sendiri kabarnya telah menyetor uang yang dipakai itu ke Kas daerah Pemkab Langkat sebesar Rp30 milyar, yaitu sebesar Rp 15 milyar pada tanggal 9 Pebruari 2009 dan sebesar Rp15 milyar lagi pada tanggal 16 Pebruari 2009. Sementara itu Syamsul Arifin kepada Sumut Pos mengatakan, pihaknya tidak pernah memulangkan dana Rp30 miliar tersebut. ''Tidak ada itu. Pasti informasinya dari lembaga swadaya masyarakat (LSM, red),'' kata Syamsul dua hari lalu.